Saling Sangkal Mengenai Kebijakan Kenaikan STNK Dan BPKB Membuat Masyarakat Bingung

Sangkal Mengenai Kebijakan Kenaikan STNK Dan BPKB

Kenaikan STNK yang saat ini sedang diperdebatkan sejumlah pihak telah menimbulkan sebuah polemik di masyarakat. Terlebih Presiden Jokowi selaku yang menandatangani Peratura Pemerintah terbaru itu juga mempertanyakan mengenai besaran kenaikan yang diterapkan dalam surat tersebut.

Sikap Presiden Jokowi ini pun juga diikuti dengan Menkeu Sri Mulyani bersama Kapolri Tito Karnavian jika masalah Kenaikan STNK ini institusinya bukanlah pengusul peraturan tersebut. penyangkalan dari beberapa pejabat itu tentu membuat masyarakat tambah bingung tentang siapa yang harus bertanggung jawab tentang kebijakan baru itu.

Menurut masyarakat, kebijakan Kenaikan STNK ini dianggap terlalu memberatkan, jadi jika masyarakat ini menyampaikan penolakan, kepada siapa jika semua pihak saling lempar tanggung jawab ? apalagi banyak yang mengatakan jika mereka tidak tahu jika akan ada kenaikan biaya kepengurusan STNK dan BPKB ini, sementara pihak kepolisian mengatakan jika sudah ada sosialisasi sebelumnya.

Dengan adanya lempar tanggung jawab dalam masalah Kenaikan STNK, menurut Sya’roni selaku Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani jika menunjukan manaehemn pemerintah yang tak solid. Sehingga mau tidak mau pihak yang paling disalahkan oleh masyarakat adalah Presiden Jokowi sebagai kepala negara.

Kasus Kenaikan STNK ini mengingatkan kita kembali tentang kasus pemerintah yang ingi menaikan uang muka mobil pejabat. Meskipun Presiden Jokowi sudah mendatangani Perpres Nomor 39 Tahun 2015 lalu, karena kuatnya penolakan masyarakat akhirnya presien membatalkannya.

Saat itu ada pejabat yang berani bertanggung jawab dalam kasus naiknya uang muka mobil pejabat, yakni Skretaris Kabinet yaitu Andi Widjajanto. Saat itu, anda mengaku jika sebagai garda terakhir seblum presiden tanda tangan, hal ini merasa tidak cermat. Dan berselang kemudian Andi dicopot jabatannya.

Sementara itu, dalam kasus Kenaikan STNK dan BPKB ini masih belum ada satu pun pejabat atau lemabag pemerintah yang berani bertanggung jawab dalam kasus ini, tidak ada yang pasang badan seperti yang pernah dilakukan Andi Widjajanto untuk presiden dahulu.