Maraknya Dinasti Politik Rawan Korupsi, Lantas Apa Solusinya ?

Dinasti Politik Rawan Korupsi

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per tahun 2013 silam mengungkap, setidaknya ada 58 dinasti politik di Indonesia.

Terkait data tersebut, Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng menuturkan, harus ada upaya progresif dan juga komprehensif guna memberantas dinasti politik.

“Sayangnya Wapres dan Mendagri masih mengatakan, korupsi nggak selamanya sebab dinasti politik,” ujarnya sebagaimana yang kami kutip dari laman Kompas.com, Sabtu (7/1/2017).

“Gimana mau membangun jika konsepsinya saja sudah berbeda ?” lanjut Robert lagi pada sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat tersebut.

Menurutnya, terkait maraknya dinasti politik tadi, tentu sangat diperlukan pembuatan sebuah sistem yang baik di kalangan penegak hukum.

Robert menuturkan, sekarang proses penangkapan pelaku korupsi yang berasal dari kepala daerah berlatar belakang dinasti politik oleh KPK sudah tergolong cukup baik.

Hanya saja, vonis di pengadilan yang sering tidak menimbulkan efek jera kepada para terdakwa.

“Jadi upaya KPK harus bersinergi dengan langkah hukum yang lain, khususnya proses pengadilan,” lanjutnya lagi.

Terus dari sisi pencegahan, masyarakat harusnya dapat turut berkontribusi untuk memutus rantai dinasti politik itu.

Caranya yaitu dengan membangun kesadaran politik, sehingga kepala daerah yang terpilih bukanlah dipilih atas dasar hubungan keluarga dengan kepala daerah yang sebelumnya. Akan tetapi, benar –benar atas kinerjinya.

“Membangun kesadaran politik, biarlah dinasti berjalan namun dalam partai. Problem di daerah saya fikir di tingkat masyarakat sipil,” tutupnya.