Kenaikan Biaya STNK Tak Dipahami Presiden, Kabinet Kerja Harus Dievaluasi

Kenaikan Biaya STNK Tak Dipahami Presiden

Presiden dirasa perlu segera mengevaluasi dan merombak jajaran kabinetnya. Perombakan ini dirasa perlu karena adanya miss manajemen di kabinet kerja soal kebijakan kenaikan biaya STNK, BPKB dan BBM.

Karena dirasa adanya miss manajemen di jajaran kabinet kerja soal pengambilan kebijakan kenaikan BBM, BPKB dan STNK. Presiden perlu agar secepatnya merombak dan mengevaluasi jajaran kabinetnya,

“Presiden harus mengevaluasi kabinetnya. Soal kenaikan-kenaikan ini tidak dipahami presiden karena ada masalah di bawahnya,” ujar Juru Bicara Kepresidenan era Gus Dur, Adhie Massardi kepada Aktual.com, Sabtu (7/1)

Adhie menyoroti tiga jabatan yang menurutnya tidak memerankan fungsinya ketika terjadi miss manajemen dalam persoalan kenaikan tarif STNK dan BBM ini. Ketiga jabatan yang menjadi sorotan Adhie adalah Kepala Staf Kepresidenan, Sekretaris Kabinet dan Sekretariat Negara.

Ketiga jabatan ini dinilai Adhie adalah kunci untuk menghindari miss manajemen yang ada di dalam kabinet. KSP misalnya, disebut memilki otoritas untuk menghubungi semua pihak yang berada di dalam pemerintahan. Jabatan yang kini diemban oleh Teten Masduki ini juga seharusnya terus memantau dan melaporkan segala hal kepada Presiden.

“Karena manajemen administrasi di pemerintahan ini sangat lemah komunikasinya.”

Sedangkan Sekab, disebut Adhie harus selalu cepat tanggap dalam segala permasalahan yang menyangkut pemerintahan, termasuk dalam kebijakan kenaikan tarif. Sekab, lanjutnya juga memiliki peran dalam topik pembicaraan yang akan dibicarakan dalam sidang kabinet. Jabatan selanjutnya adalah Setneg, yang menurut Adhie segala persoalan lintas lembaga menjadi domainnya.

“Jadi tiga titik ini harus dievaluasi total agar miss managemen di pemerintahan ini tidak terjadi berulang-ulang ya.”