Curiga Tutup Utang Negara, DPR Siap Tanya Menkeu Soal Perhitungan Kenaikan Tarif STNK dan BPKB

Anekabar.com - Peningkatan tarif administrasi pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nampaknya jadi topik yang sedang besar saat ini. Pasalnya, kenaikan tarif yang mencapai dua hingga tiga kali lipat membuat masyarakat geram dan menilai pemerintah tak becus dalam menangani masalah kendaraan di Indonesia.

Akibat hal ini, beragam spekulasi dan pendapat pun bermunculan, mulai dari untuk meningkatkan infrastruktur sampai menutupi uang negara.

Seperti yang diketahui, defisit anggaran berjalan dalam Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 diyakini semakin melebar dan tidak mampu lagi ditutupu dengan utang yang baru.

Kondisi ini diyakini jadi penyebab pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tarif administrasi untuk pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) hingga dua sampai tiga kali lipat.
Perhitungan Kenaikan Tarif STNK dan BPKB
© Merdeka.com
Menanggapi masalah ini, Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengaku belum mengetahui secara pasti kenapa pemerintah menaikkan tarif-tarif tersebut. Sebab, hingga saat ini belum ada perhitungan yang jelas mengenenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut dia, mungkin saja kenaikkan itu dipicu oleh tingginya hutang negara hingga sekarang.

“Mungkin juga (Untuk menutupi hutang) tapi belum dihitung  rencana berapa yang akan diterima dari PNBP tersebut. Sampai sekarang belum ada perhitungan yang transparan dari pemerintah,” ujar Heri saat dihubungi di Jakarta, Jum’at (6/1).

Karena itu, sambung dia, pihaknya akan mempertanyakan kondisi ekonomi nasional pada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR pasca masa reses.

“Semoga pada awal masa persidangan bisa ditanyakan pada menteri keuangan terkait perhitungan dan kebijakannya,” sambung Heri.

DPR sendiri belum bisa menyarankan apakah kenaikkan tersebut bisa dilakukan atau bahkan diundur, lantaran belum ada konfirmasi terkait hal tersebut dari kemenkeu.

“Kita akan minta penjelasan dari pemerintah, bagaimana dari pajak, bea cukai dan PNBP lainnya. Termasuk target pertumbuhan yang mencapi 5,1% itu,” Ungkap Heri.

“Intinya kami ingin membahas dan mempertanyakan hal tersebut secara komperhensif, tentunya kebijakan yang memberatkan dan tidak pro rakyat kan segera kami kritisi,” tambahnya.